Di Republik India, seorang gubernur adalah kepala konstitusional dari setiap dua puluh sembilan negara bagian. Gubernur dilantik oleh Presiden India untuk masa jabatan lima tahun, dan memegang jabatan melalui persetujuan Presiden. Gubernur adalah kepala pemerintahan negara bagian de jure; semua tindakan eksekutifnya diambil dalam nama gubernur. Namun, gubernur harus bertindak atas nasihat dari dewan menteri terpilih yang terbanyak, yang dikepalai oleh ketua menteri, yang memegang otoritas eksekutif de facto di tingkat negara bagian. Konstitusi India juga memberikan kekuasaan kepada gubernur untuk bertindah di atas diskresinya sendiri, seperti hak untuk melantik atau membubarkan kementerian, merekomendasikan pemerintahan presiden, atau memperbaharui undang-undang untuk kepentingan Presiden. Selama bertahun-tahun, akibat dari kekuasaan diskresionaris tersebut dapat membuat bangkitnya konflik antara ketua menteri terpilih dan pemerintah pusat yang dilantik gubernur.[1]